{"id":909,"date":"2024-07-09T02:00:00","date_gmt":"2024-07-09T02:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bemfisip.unsil.ac.id\/?p=909"},"modified":"2024-07-08T08:05:26","modified_gmt":"2024-07-08T08:05:26","slug":"e-goverment-sebagai-digtalisasi-sisten-dalam-upaya-meningkatkan-kualitas-pelayanan-publik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bemfisip.unsil.ac.id\/?p=909","title":{"rendered":"E-GOVERMENT SEBAGAI DIGTALISASI SISTEN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

(Gambar 1 dari : https:\/\/surabaya.proxsisgroup.com\/pentingnya-e-government\u0002di-indonesia\/)
<\/em><\/p>\n\n\n\n

Penjelasan E-Governments<\/strong>
Secara umum, e-government dapat didefinisikan sebagai aplikasi berbasis
komputer dan internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layanan
pemerintah kepada masyarakat umum, atau yang biasa disebut sebagai G2C (Government
to Citizen). Selain itu, terdapat juga hubungan antara pemerintah dengan bisnis, yang
biasa disebut sebagai G2B (Government to Business). Hubungan ini bahkan bisa meluas
ke pemerintah lain atau pemerintah daerah, yang biasa disebut sebagai G2G (Government
to Government). “The use of information technologies by government agencies, such as
mobile computing, the Internet, and wide area networks, has the potential to revolutionize
interactions with businesses, citizens, and other branches of government. This is known
as e-government.”(Indrajit, 2006)<\/p>\n\n\n\n

Adapun beberapa pendefinisian yang diungkapkan oleh para ahli mengenai e\u0002government salah satunya yang diungkapkan oleh World Bank, yang diungkapkan dengan
\u201ce-government refers to the use by government agencies of information, technologies
(such as wide area networks, internet, and mobile computing) that have the ability to
transform relations with citizens, business, and other arms of government\u201d (e\u0002government mengacu pada penggunaan informasi dan teknologi (seperti jaringan area
luas, internet, dan komputasi mobile) oleh badan-badan pemerintah yang memiliki
kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan badan-badan
pemerintahan lainnya).<\/p>\n\n\n\n

Peralihan sistem pemerintahan yang konvensional menuju berbasis elektronik
tentu tidak lain dan tidak bukan untuk bisa memberikan perubahan ke arah yang lebih
baik terhadap pelayanan publik. Sering dijumpai bahwa banyak sekali terhadap pelayanan
publik secara langsung banyak hambatan dan arah birokrasi yang masih dapat dikatakan
buruk. Adanya kelalaian pada tenaga kerja yang menjadi faktor pelayan publik secara
konvensional\/langsung menjadi hal yang perlu evaluasi oleh pemerintah.<\/p>\n\n\n\n

Manfaat E-Government <\/em>di Indonesia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

(Gambar 2. Mal Pelayanan Publik dari: https:\/\/www.liputan6.com\/bisnis\/re<\/a>ad\/5544746\/pemerintah-resmikan-serentak-17-mal-<\/a> pelayanan-publik-hari-ini)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Meningkat dan majunya teknologi dengan adanya media internet menjadi salah satu upaya pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah menciptakan perubahan dalam sistem secara elektronik pada fokus pelayanan publik di Indonesia, pemerintah sangat mengharapkan dengan adanya pelayanan secara elektronik atau media online dengan menggunakan internet dapat mempermudah Masyarakat untuk menggunakan fasilitas pelayanan pemerintah. Manfaat dari pemerintahan yang dilakukan melalui pemerintahan elektronik (e-government<\/em>) diantaranya :<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Kemudahan akses layanan pemerintah bagi Masyarakat Indonesia<\/li>\n\n\n\n
  2. Peningkatan Efisiensi dan efektivitas layanan publik.<\/li>\n\n\n\n
  3. Pengurangan birokrasi dan percepatan proses administrasi<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Menurut Indrajit (2006), salah satu manfaat terpenting dari penerapan e- government adalah pemerintah akan lebih bertanggung jawab kepada konstituennya. Seiring dengan semakin banyaknya penduduk yang dapat mengakses informasi, pemerintah juga akan menjadi lebih efektif dan efisien, dan layanan yang diberikan oleh pemerintah akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penggunaan sumber daya sehari-hari, alur kerja, dan teknologi informasi yang lebih efisien dapat menghasilkan manajemen yang lebih efektif.<\/p>\n\n\n\n

    Pengaruh perubahan pelayanan Konvensional\/langsung ke pelayanan secara online
    Perubahan bentuk pelayanan secara langsung ke media elektronik\/online akan menjadi perubahan yang memberikan kemudahan bagi pemerintah dan Masyarakat itu sendiri. Namun, Adapun berapa hal yang menjadi penekanan dan tantangan terhadap perubahan ini, yaitu diantaranya :<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Pemerintah berperan dalam memberikan sosialisasi dan pembekalan prosedural kepada Masyarakat dalam penggunaan fasilitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah<\/li>\n\n\n\n
    2. Efektivitas dalam sistem pelayanan juga memberikan kemudahan dan pelayanan yang lebih singkat dan fleksibel digunakan oleh Masyarakat Indonesia. Sehingga Masyarakat dapat merasa puas atas bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      (Gambar 3. Pelayanan Publik Langsung dari InfoPublik.id)<\/em><\/p>\n\n\n\n

      Kedua hal itu menjadi pertimbangan dan fokus pemerintah dalam melakukan transformasi bentuk pelayanan yang konvensional\/langsung ke media elektronik. Transformasi digital telah menjadi adaptasi konstan yang dilakukan pemerintah, tidak terkecuali di sektor publik. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi, tepat waktu, mudah digunakan, terjangkau, dan penuh kasih kepada masyarakat umum, terutama di masa pandemi.<\/p>\n\n\n\n

      Proses transformasi digital ini pada prinsipnya dilakukan untuk menciptakan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat luas. Untuk itu, pemerintah telah menyatakan bahwa proyek-proyek pekerjaan umum saat ini tidak hanya perlu dievaluasi dari sudut pandang demokrasi yang matang, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas.<\/p>\n\n\n\n

      Tantangan Pengimplementasian E-Government <\/em>terhadap Masyarakat<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Penggunaan fasilitas pelayanan dengan menggunakan media elektronik menjadi hal yang paling fundamental terhadap Masyarakat, pemupukan pengetahuan dalam menggunakan alat elektronik belum secara merata dapat dilaksanakan dan dirasakan oleh seluruh elemen Masyarakat di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan penerapan layanan pemerintah secara online <\/em>atau media elektronik.<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Kesenjangan Digital
        Literasi digital terkait dengan dinamika demografi penduduk Indonesia. Individu yang berusia di atas 50 tahun merupakan target pasar utama untuk produk e- government. Namun, sekelompok orang yang lebih sering menggunakan teknologi cenderung kurang mahir di dalamnya. Tidak hanya itu, tingkat pendidikan juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi implementasi e- government. Menurut Hargittai dan Hinnant, 6 persen pengguna e-government berasal dari masyarakat umum dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah karena mereka memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap pemerintah dibandingkan dengan kelompok yang berpendidikan lebih tinggi.<\/li>\n\n\n\n
      2. Perbedaan kepentingan antara Masyarakat dan Pemerintah
        Ketika menggunakan e-government, tujuan masyarakat dan pemerintah berbeda. Dalam proses penerapan e-government, Pemerintah telah mengembangkan rencana manajemen yang komprehensif dan memberikan saran mengenai fungsi komunikasinya. Namun masyarakat mengharapkan adanya peningkatan komunikasi dua arah (two \u2013 way communication) <\/em>antara masyarakat dan pemerintah melalui e-government<\/em>. Dengan kata lain, perkembangan teknologi e- government <\/em>belum sejalan dengan penguasaan pemerintah terhadap teknologi yang bersangkutan.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Kesimpulan<\/h1>\n\n\n\n

        Secara umum, e-government <\/em>dapat didefinisikan sebagai aplikasi berbasis komputer dan internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layanan pemerintah kepada masyarakat umum, atau yang biasa disebut sebagai G2C (Government to Citizen<\/em>). Salah satu manfaat terpenting dari penerapan e-government <\/em>adalah pemerintah akan lebih bertanggung jawab kepada konstituennya. Seiring dengan semakin banyaknya penduduk yang dapat mengakses informasi, pemerintah juga akan menjadi lebih efektif dan efisien, dan layanan yang diberikan oleh pemerintah akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

        Meningkat dan majunya teknologi dengan adanya media internet menjadi salah satu upaya pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah menciptakan perubahan dalam sistem secara elektronik pada fokus pelayanan publik di Indonesia, pemerintah sangat mengharapkan dengan adanya pelayanan secara elektronik atau media online dengan menggunakan internet dapat mempermudah Masyarakat untuk menggunakan fasilitas pelayanan pemerintah. Proses transformasi digital ini pada prinsipnya dilakukan untuk menciptakan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat luas. Untuk itu, pemerintah telah menyatakan bahwa proyek-proyek pekerjaan umum saat ini tidak hanya perlu dievaluasi dari sudut pandang demokrasi yang matang, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas.<\/p>\n\n\n\n

        DAFTAR PUSTAKA<\/h1>\n\n\n\n

        Jurnal :<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Andana Adytia Kusuma, S. W. (2021). PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT. Visioner<\/em>, 145 – 154.<\/p>\n\n\n\n

        Heriyanto. (2022). Urgensi Penerapan E \u2013 Government Dalam Pelayanan Publik.<\/p>\n\n\n\n

        Musamus Journal Of Public Administration<\/em>, 68 – 75.<\/p>\n\n\n\n

        Heriyanto. (2022). Urgensi Penerapan E \u2013 Government Dalam Pelayanan Publik .<\/p>\n\n\n\n

        Musamus Journal Of Public Administration<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

        Lia Muliawaty, S. H. (2020). PERANAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS: MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN<\/p>\n\n\n\n

        SUMEDANG). Jurnal Ilmu Administrasi<\/em>, 101 – 109.<\/p>\n\n\n\n

        Website:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        IT, A. (2019). Pentingnya Penerapan E-Government di Indonesia<\/em>. Retrieved from surabaya.proxsisgroup.com: https:\/\/surabaya.proxsisgroup.com\/pentingnya-e- government-di-indonesia\/ Diakses pada 7 Juli 2024<\/p>\n\n\n\n

        Srii003. (2021). Transformasi Digital Pelayanan Publik Harus Utamakan Kepentingan Publik<\/em>. Retrieved from https:\/\/www.kominfo.go.id\/ <\/a>Diakses pada 7 Juli 2024<\/p>\n\n\n\n

        <\/h1>\n\n\n\n

        <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        (Gambar 1 dari : https:\/\/surabaya.proxsisgroup.com\/pentingnya-e-government\u0002di-indonesia\/) Penjelasan E-GovernmentsSecara umum, e-government dapat didefinisikan sebagai aplikasi berbasiskomputer dan internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layananpemerintah kepada masyarakat umum, atau yang biasa disebut sebagai G2C (Governmentto Citizen). Selain itu, terdapat juga hubungan antara pemerintah dengan bisnis, yangbiasa disebut sebagai G2B (Government to Business). Hubungan ini bahkan bisa meluaske…Read More<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-909","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-zapedxchange-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bemfisip.unsil.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/909","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bemfisip.unsil.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bemfisip.unsil.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bemfisip.unsil.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bemfisip.unsil.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=909"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/bemfisip.unsil.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/909\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":915,"href":"https:\/\/bemfisip.unsil.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/909\/revisions\/915"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bemfisip.unsil.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=909"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bemfisip.unsil.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=909"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bemfisip.unsil.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=909"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}